Gambaran/Deskripsi Kegiatan

Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Banyuwangi menyatakan sikap terkait pengumpulan sembako yang diwajibkan untuk seluruh siswa di tingkat SMA dan SMK se-Kabupaten Banyuwangi.

Dalam surat pernyataannya, Zamroni, SH. Ketua MPC Pemuda Pancasila mengatakan, berdasarkan informasi yang didapatkan di lapangan, dengan dalih akan disumbangkan kepada masyarakat terdampak wabah Covid–19, setiap siswa yang berasal dari keluarga mampu maupun yang tidak, diminta menyumbangkan uang sebesar Rp.100 ribu untuk pembelian paket sembako.

“Tarikan uang sebesar Rp.100 ribu ini kan sama saja pungli. Apalagi itu diwajibkan dan bukan sukarela,” kata Zamroni

Pengumpulan dana dari para siswa dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening bank wali kelas masing-masing. Rencananya, lanjut mantan aktivis Mahasiswa itu, sumbangan sebesar Rp 100 ribu tersebut sekolah akan dibelikan paket sembako berupa beras 5 kg, minyak, gula, dan mie instan.

“Kegiatan pengumpulan dana tersebut berpotensi mengakibatkan siswa dari keluarga yang kurang mampu mengalami gangguan psikis,” ujarnya.

Ketua PP Banyuwangi itu menambahkan, pandemi wabah Covid 19 yang terjadi dalam kenyataan telah melemahkan sebagian ekonomi masyarakat, utamanya masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Termasuk orang tua/wali murid yang sebagian ada yang bekerja tukang batu, tukang kayu, buruh, tukang ojek, tukang becak ataupun profesi lainnya yang mengandalkan penghasilan harian untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari.“Patut diduga proses pembelian sembako terjadi Mark – up,” tudingnya.

Selain itu, lanjutnya, pendistribusian sembako disinyalir juga tidak terarah dan cenderung menguntungkan pihak tertentu. Serta dianggap berdiri sendiri karena tidak berkoordinasi dengan Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid -19 Kabupaten Banyuwangi.

“Kami berharap dengan pernyataan sikap MPC Pemuda Pancasila Banyuwangi, Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi segera memanggil Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Banyuwangi dan Kepala Sekolah SMAN se-Kabupaten Banyuwangi untuk memberikan klarifikasi,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Drs.Istu Handono,M.Pd, membantah tudingan tersebut.

Menurut dia pihak Cabang Dinas sebelumnya telah mengedarkan surat imbauan dengan nomor surat 421/570/101.6.7/2020 per 1 April kepada Sekolah Tingkat Menengah untuk memberikan bantuan secara sukarela. “Di dalam surat itu kami mengimbau secara sukarela dari Bapak/Ibu Kepala Sekolah dan warga Sekolah yang meliputi ASN dan Non-ASN, wali murid yang mampu, simpatisan, alumni, sponsor yang tidak mengikat,” kata Istu saat dikonfirmasi lewat telepon selulernya, Selasa (14/4).

Selanjutnya, kata Istu, bantuan tersebut dihimpun oleh posko sekolah disalurkan pada sasaran donasi meliputi siswa di sekolah masing-masing, pedagang sekitar sekolah, masyarakat umum yang terdampak, serta wajib koordinasi dengan Satgas Covid-19 ditingkat Kecamatan agar tidak terjadi dobel sasaran penerima.

“Dengan adanya surat pernyataan sikap ini, saya berencana akan mengumpulkan para kepala sekolah tentunya dengan aturan phsycal distancing. Jika ada sekolah yang membelokkan atas surat imbauannya, kami akan mengambil tindakan,” tegasnya.